Eks Pejabat Pakistan Diseret ke Pengadilan

Pembebasan Mantan Ketua EOBI Ditolak

Pengadilan Tinggi Islamabad mempertanyakan pembebasan mantan ketua Institusi Tunjangan Hari Tua Pegawai Pakistan dari kasus korupsi Rp 2,615,75 miliar.

“Pembelian tanah dan vila di bawah perjanjian dengan Otoritas Perumahan Pertahanan (DHA) pada 15 Maret 2013 tidak didahului oleh proses pengadaan yang independen dan transparan”

Argumen Banding Hukum

Penasihat hukum EOBI menilai putusan pembebasan tidak memiliki pembenaran yang tepat karena pelanggaran aturan pengadaan publik.

“Pembelian tanah dan vila di bawah perjanjian dengan Otoritas Perumahan Pertahanan (DHA) pada 15 Maret 2013 tidak didahului oleh proses pengadaan yang independen dan transparan”

Sidang 20 November

Mantan ketua EOBI wajib hadir langsung di pengadilan 20 November setelah hakim memerintahkan pemberitahuan resmi.