From Tribunnews · · 1m 10s
DPR Akui Sertifikasi Halal UMK Masih Bermasalah, Pemerintah Perpanjang Tenggat Waktu Hingga 2028
DPR RI mengakui sertifikasi halal UMK masih bermasalah dan perpanjang tenggat waktu hingga 2028.
In brief
DPR RI mengakui sertifikasi halal UMK masih bermasalah dan perpanjang tenggat waktu hingga 2028. DPR RI mengakui proses sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil (UMK) masih menghadapi kendala dan memperpanjang tenggat waktu hingga 17 Oktober 2028. Originally reported by Tribunnews.
DPR Akui Sertifikasi Halal UMK Masih Bermasalah
DPR RI mengakui pelaksanaan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMK) masih menghadapi berbagai kendala.
Kendala Sertifikasi Halal UMK
Persoalan meliputi kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), pembayaran insentif pendamping, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia.
Mekanisme Pernyataan Halal Tidak Efektif
Mekanisme pernyataan halal tidak berjalan efektif karena proses pengurusannya panjang dan rumit.
Permasalahan Struktural
Permasalahan struktural akibat proses pengurusan sertifikasi halal yang panjang dan rumit.
DPR Berharap Proses Lebih Sederhana
DPR berharap proses sertifikasi halal dapat dibuat lebih sederhana, cepat, dan tidak membebani pelaku usaha kecil.
Capaian Sertifikasi Masih Jauh
Capaian sertifikasi halal masih jauh dibandingkan jumlah pelaku UMK.
Perpanjangan Tenggat Waktu Hingga 2028
Pemerintah memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi halal hingga 17 Oktober 2:2028.
The bottom line
DPR RI mengakui proses sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil (UMK) masih menghadapi kendala dan memperpanjang tenggat waktu hingga 17 Oktober 2028.
Read the TL;DR — this story on one card.




