# Kasus Listyo Sigit Cs Sadap Prabowo, Pemerintah dan DPR Didorong Bentuk UU Anti-Spionase

> Bagas Kurniawan urges stronger anti-spionase law after suspected illegal surveillance of President Prabowo.
- Title: Kasus Listyo Sigit Cs Sadap Prabowo, Pemerintah dan DPR…
- Summary: Bagas Kurniawan urges stronger anti-spionase law after suspected illegal surveillance of President Prabowo.
- Keywords: listyo sigit prabowo, jakarta, prabowo subianto, bagas kurniawan, uu anti-spionase, dugaan penyadapan ilegal, demokrasi, pemerintah, dpr, indonesia, Tribunnews
- Source: Tribunnews — https://tribunnews.com/nasional/7907976/kasus-listyo-sigit-cs-sadap-prabowo-pemerintah-dan-dpr-didorong-bentuk-uu-anti-spionase
- Read time: 1 min
- Topics: listyo sigit prabowo, jakarta, prabowo subianto, bagas kurniawan, uu anti-spionase, dugaan penyadapan ilegal, demokrasi, pemerintah, dpr, indonesia, news
## Dugaan Penyadapan Ilegal
Ketua PB HMI Bagas Kurniawan mengecam aksi dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah kelompok masyarakat lainnya.

> Saya mengecam setiap bentuk penyadapan ilegal, termasuk yang diduga menyasar Presiden Prabowo
## Pelanggaran Serius
Penggunaan perangkat dan instrumen negara di luar kewenangan hukum merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya mencederai prinsip negara hukum, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
## Ancaman Demokrasi
Dugaan praktik penyadapan terhadap aktivis dan gerakan masyarakat sipil merupakan persoalan yang lebih luas karena menyangkut masa depan demokrasi Indonesia.
## Kerangka Hukum Kuat
Bagas memandang Indonesia membutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat untuk menghadapi ancaman spionase, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
## UU Anti-Spionase
Ia mendorong pemerintah dan DPR untuk mulai mempertimbangkan pembentukan Undang-Undang Anti Spionase sebagai bagian dari penguatan sistem keamanan nasional.
## Lindungi Rahasia Negara
Keberadaan UU Anti-Spionase tidak hanya penting untuk melindungi klasifikasi rahasia negara, tetapi juga untuk memperkuat kemampuan negara dalam menghadapi infiltrasi intelijen asing, pencurian informasi strategis, serta aktivitas spionase yang dapat mengancam kedaulatan nasional.
## Demokrasi dan Keamanan
Bagas menegaskan, keamanan nasional dan demokrasi bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya justru harus berjalan beriringan melalui institusi negara yang kuat, profesional, transparan, dan akuntabel.
## Konsensus
Negara harus kuat menghadapi ancaman spionase, tetapi juga harus mampu menjamin kebebasan rakyatnya. Keamanan nasional tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan demokrasi.
## Key takeaway

Ketua PB HMI Bagas Kurniawan calls for anti-spionase law to protect democracy from illegal surveillance.