# Komisi III DPR Ungkap Alasan UU Perampasan Aset Tak Atur Illicit Enrichment

> DPR menemukan UU Perampasan Aset tidak mengatur illicit enrichment karena bertentangan dengan hak asasi manusia.
- Title: Komisi III DPR Ungkap Alasan UU Perampasan Aset Tak Atur…
- Summary: DPR menemukan UU Perampasan Aset tidak mengatur illicit enrichment karena bertentangan dengan hak asasi manusia.
- Keywords: komisi iii dpr, uu perampasan aset, illicit enrichment, hak asasi manusia, korupsi, hukum, detiknews
- URL: https://shortify.news/detiknews/komisi-iii-dpr-ungkap-alasan-uu-perampasan-aset-tak-atur-ill
- Source: detiknews — https://news.detik.com/berita/d-8759857/komisi-iii-dpr-ungkap-alasan-uu-perampasan-aset-tak-atur-illicit-enrichment
- Author: Matius Alfons Hutajulu
- Published: 2026-11-19T12:43:13+00:00
- Read time: 1 min
- Topics: komisi iii dpr, uu perampasan aset, illicit enrichment, hak asasi manusia, korupsi, hukum, news
## Komisi III DPR Menjelaskan Alasan UU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan alasan illicit enrichment tidak diatur dalam UU Perampasan Aset.

> Soal illicit enrichment, kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga. Kami juga melakukan perbandingan pakai internet ya, mempelajari praktik di negara lain. Ternyata di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan illicit enrichment
## Illicit Enrichment Bertentangan dengan HAM
Habiburokhman menyebut illicit enrichment bertentangan dengan hak asasi manusia di Jerman dan Inggris.

> Karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, di Inggris juga tidak diterapkan. Ada di satu negara kalau nggak salah Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi illicit enrichment
## UU Perampasan Aset Bersifat Formil
UU Perampasan Aset tidak memuat norma penghukuman karena bersifat formil.

> Yang kedua, dalam teknis perundang-undangan ya, Undang-Undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil. Undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara. Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman
## Rapat Paripurna DPR Menyahkan UU Perampasan Aset
DPR menyahkan UU Perampasan Aset setelah rapat paripurna di kompleks parlemen Jakarta.

> Setuju
## Key takeaway

Komisi III DPR menjelaskan UU Perampasan Aset tidak mengatur illicit enrichment karena bertentangan dengan hak asasi manusia di beberapa negara.

---

Summary: Shortify — https://shortify.news/detiknews/komisi-iii-dpr-ungkap-alasan-uu-perampasan-aset-tak-atur-ill
Reporting: detiknews — https://news.detik.com/berita/d-8759857/komisi-iii-dpr-ungkap-alasan-uu-perampasan-aset-tak-atur-illicit-enrichment

When you use this summary, link the Shortify URL for the summary and credit the reporting to its newsroom.