# MA Batalkan Suket Gibran, Polemik Wapres 2024 > Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan SMA Gibran, memicu krisis legitimasi wakil presiden 2024. - Title: MA Batalkan Suket Gibran, Polemik Wapres 2024 · nasional - Summary: Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan SMA Gibran, memicu krisis legitimasi wakil presiden 2024. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi gugatan… - Keywords: mahkamah agung, gibran rakabuming raka, suket penyetaraan, pilpres 2024, wakil presiden, kemendikdasmen, kpu, pdip, gerindra, pasal 7a uud, news, indonesia - Source: nasional — https://cnnindonesia.com/nasional/20261102072901-12-1422142/babak-baru-polemik-ijazah-gibran-usai-ma-batalkan-suket - Published: 2026-11-02T08:26:20+00:00 - Read time: 1 min - Topics: mahkamah agung, gibran rakabuming raka, suket penyetaraan, pilpres 2024, wakil presiden, kemendikdasmen, kpu, pdip, gerindra, pasal 7a uud, news, indonesia ## MA Batalkan Suku Penyetaraan Gibran Mahkamah Agung mengabulkan kasasi gugatan terhadap surat keterangan penyetaraan SMA Gibran Rakabuming Raka sebagai syarat pencalonan Pilpres 2024. > Saya dapat pemberitahuan melalui e-court saya dari MA. Tanggal 30 Oktober 2026. Terhadap proses nomor 742/K/TUN/2026, amar putusannya kabul kasasi ## Gibran's Suket Dinyatakan Tidak Sah Putusan MA menyatakan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum, memerintahkan dimusnahkan. > Karena putusan MA ini telah menyatakan suket 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum, bahkan lebih jauh lagi di point 3: hakim memerintahkan untuk dimusnahkan ## Mantan Ketua MK Mahfud MD Mahfud MD menyatakan polemik suket penyetaraan ijazah Gibran harus diproses secara pidana dan KPU serta Kemendikdasmen perlu diperiksa. > KPU dan Dit. Dikdasmen seharusnya segera diperiksa ## Partai Demokrat Menanggapi Wasekjen PDIP Jansen Sitindaon menyatakan Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden secara hukum. > Secara hukum, legitimasi mas Gibran saat ini selaku Wapres, mengikuti kalimat yang ada di Pasal 7A UUD, sudah tidak lagi memenuhi syarat ## Dua Pilihan untuk Gibran Gibran harus mengundurkan diri atau DPR dan MPR memakzulkan beliau dengan mengaktifkan Pasal 7A UUD. > Pilihannya saat ini menurut saya tinggal dua: Mas Gibran mundur dari Wapres secara terhormat, atau DPR cq MPR yang 'memundurkan' beliau dengan mengaktifkan Pasal 7A UUD ## Partai Gerindra Menuntut Penjelasan Sugiat Santoso meminta Kemendikdasmen dan KPU menjelaskan tindak lanjut putusan MA terkait suket penyetaraan ijazah SMA Gibran. > Kita berharap menteri terkait dan lembaga yang berwenang dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tindak lanjut putusan tersebut ## PDIP Mendorong Gibran Mundur Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan banyak rakyat mendesak Gibran mundur dari kursi wakil presiden. > Apa yang disampaikan Pak Komarudin, Pak Andreas Pareira sudah meminta yang bersangkutan sebaiknya mundur. Dan ini adalah suara dari begitu banyak rakyat yang semakin besar ## Fraksi PKB Menyatakan Putusan MA Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Muhammad Khozin menyatakan putusan MA menegaskan tindakan administratif pemerintah tidak sah. > Putusan MA itu menegaskan tindakan administratif pemerintah dengan penerbitan Suket penyetaraan ijazah Wapres Gibran tidak sah dan batal demi hukum ## Kuasa Hukum Gibran Menolak Dampak Kuasa hukum Gibran menyatakan putusan MA tidak memengaruhi kedudukan Gibran sebagai wakil presiden. > Putusan MA tersebut tidak memengaruhi posisi Gibran sebagai wapres karena putusan MA tidak sempurna untuk dilaksanakan eksekusi ## Krisis Legitimasi Wapres Putusan MA mengancam legitimasi Gibran sebagai wakil presiden 2024 dengan keputusan administratif yang batal demi hukum. > Putusan MA itu telah memenuhi kualifikasi dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara dengan merujuk pada Pasal 117 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ## Key takeaway Mahkamah Agung mengabulkan kasasi gugatan yang menyatakan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah, mengancam legitimasi Gibran sebagai wakil presiden 2024.