detiknews
Cover art for Komisi III DPR Ungkap Alasan UU Perampasan Aset Tak Atur Illicit Enrichment

Komisi III DPR Ungkap Alasan UU Perampasan Aset Tak Atur Illicit Enrichment

DPR menemukan UU Perampasan Aset tidak mengatur illicit enrichment karena bertentangan dengan hak asasi manusia.

4 cards · 50s · tap to begin

From · · · 50s

Komisi III DPR Ungkap Alasan UU Perampasan Aset Tak Atur Illicit Enrichment

DPR menemukan UU Perampasan Aset tidak mengatur illicit enrichment karena bertentangan dengan hak asasi manusia.

In brief

DPR menemukan UU Perampasan Aset tidak mengatur illicit enrichment karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Komisi III DPR menjelaskan UU Perampasan Aset tidak mengatur illicit enrichment karena bertentangan dengan hak asasi manusia di beberapa negara. Originally reported by detiknews.

Komisi III DPR Menjelaskan Alasan UU Perampasan Aset

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan alasan illicit enrichment tidak diatur dalam UU Perampasan Aset.

“Soal illicit enrichment, kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga. Kami juga melakukan perbandingan pakai internet ya, mempelajari praktik di negara lain. Ternyata di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan illicit enrichment”

Illicit Enrichment Bertentangan dengan HAM

Habiburokhman menyebut illicit enrichment bertentangan dengan hak asasi manusia di Jerman dan Inggris.

“Karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, di Inggris juga tidak diterapkan. Ada di satu negara kalau nggak salah Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi illicit enrichment”

UU Perampasan Aset Bersifat Formil

UU Perampasan Aset Bersifat Formil

UU Perampasan Aset tidak memuat norma penghukuman karena bersifat formil.

“Yang kedua, dalam teknis perundang-undangan ya, Undang-Undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil. Undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara. Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman”

Rapat Paripurna DPR Menyahkan UU Perampasan Aset

DPR menyahkan UU Perampasan Aset setelah rapat paripurna di kompleks parlemen Jakarta.

“Setuju”

The key point

Komisi III DPR menjelaskan UU Perampasan Aset tidak mengatur illicit enrichment karena bertentangan dengan hak asasi manusia di beberapa negara.

Read the original on detiknews

Read the TL;DR — this story on one card.

How we make summaries

React

Sign in to react and comment.

Comments (0)

Life is short. Keep it sweet. Respect others' opinions and be kind!

    Recommended next

    More decks on komisi iii dpr and related topics.