From kumparan · · 1m 10s
Pakar: RUU Perampasan Aset Tidak Melanggar HAM
Legal expert Suhardi Somomoeljono says Indonesia's asset forfeiture law doesn't violate human rights as long as it operates within legal boundaries.
In brief
Legal expert Suhardi Somomoeljono says Indonesia's asset forfeiture law doesn't violate human rights as long as it operates within legal boundaries. Legal expert Suhardi Somomoeljono states Indonesia's asset forfeiture law does not violate human rights when implemented within the framework of justice. Originally…
Legal expert Suhardi Somomoeljono
Pakar hukum Suhardi Somomoeljono menilai RUU Perampasan Aset tidak melanggar hak asasi manusia selama pelaksanaannya berada dalam koridor pro justitia.
“RUU Perampasan Aset tidak melanggar hak asasi manusia sepanjang dilaksanakan dalam skop pro justitia.”
RUU Perampasan Aset sebagai instrumen pelindung
RUU Perampasan Aset merupakan manifestasi keadilan yang bersifat perbaikan atau correction karena kejahatan seperti korupsi, narkotika, dan pencucian uang merugikan negara dan merampas hak ekonomi masyarakat.
“Ia menjelaskan, RUU Perampasan Aset merupakan manifestasi keadilan yang bersifat perbaikan atau correction . Sebab, kejahatan seperti korupsi, narkotika, dan pencucian uang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak ekonomi dan sosial masyarakat.”
Pro justitia sebagai jaminan HAM
RUU Perampasan Aset harus menegaskan bahwa pro justitia adalah bentuk jaminan hak asasi manusia melalui proses hukum yang melibatkan hak untuk didengar dan keberatan.
“RUU Perampasan Aset juga perlu menegaskan bahwa pro justitia adalah bentuk jaminan HAM. Jadi pro justitia itu adalah bentuk jaminan HAM itu sendiri sehingga RUU ini tidak memberikan kewenangan yang bersifat sewenang-wenang.”
Kemungkinan tuduhan kriminalisasi
Suhardi menyoroti risiko tuduhan kriminalisasi atau pelanggaran HAM terhadap aparat penegak hukum yang menjalankan ketentuan RUU Perampasan Aset.
“Suhardi juga menyoroti kemungkinan munculnya tuduhan kriminalisasi atau pelanggaran HAM terhadap aparat penegak hukum yang menjalankan ketentuan RUU Perampasan Aset.”
Pembiaran koruptor menikmati hasil kejahatan
Suhardi menilai pembiaran negara terhadap pelaku kejahatan menikmati hasil tindak pidana merupakan persoalan yang harus diperhatikan, terutama ketika masyarakat menjadi pihak yang menanggung kerugian.
“Ia justru menilai pembiaran terhadap pelaku kejahatan untuk tetap menikmati hasil tindak pidana merupakan persoalan yang harus diperhatikan negara, terutama ketika masyarakat menjadi pihak yang menanggung kerugian.”
What it means
Legal expert Suhardi Somomoeljono states Indonesia's asset forfeiture law does not violate human rights when implemented within the framework of justice.
