From nasional · · 1m
DPR Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-undang
DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait korupsi dan tindak pidana lainnya menjadi undang-undang.
In brief
DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait korupsi dan tindak pidana lainnya menjadi undang-undang. DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait korupsi dan tindak pidana lainnya menjadi undang-undang setelah 18 tahun mangkrak. Originally reported by nasional.
DPR Mengesahkan RUU Perampasan Aset
Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Sidang II 2026-2027 resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11).
Ketua DPR Puan Maharani Menyampaikan Persetujuan
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat dengan persetujuan seluruh peserta Paripurna untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
RUU Perampasan Aset 18 Tahun Mangkrak

RUU Perampasan Aset sudah 18 tahun mangkrak dan tak kunjung dibahas di DPR sebelum di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
7 Poin Pengaturan Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset mengatur 7 poin: ruang lingkup tindak pidana, jenis aset, hukum acara, pengelolaan aset, pengawasan, sistem teknologi, dan pendanaan.
At a glance
DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait korupsi dan tindak pidana lainnya menjadi undang-undang setelah 18 tahun mangkrak.
Read the TL;DR — this story on one card.





