nasional
Cover art for Kompolnas: Siapapun Bisa Pimpin Sidang Etik Listyo Asal Sesuai Perpol

Kompolnas: Siapapun Bisa Pimpin Sidang Etik Listyo Asal Sesuai Perpol

Kompolnas memungkinkan siapa pun menjadi ketua sidang etik Listyo Sigit jika sesuai Perpol.

Nov 19, 2026

6 cards · 1m 30s · tap to begin

From · · 1m 30s

Kompolnas: Siapapun Bisa Pimpin Sidang Etik Listyo Asal Sesuai Perpol

Kompolnas memungkinkan siapa pun menjadi ketua sidang etik Listyo Sigit jika sesuai Perpol.

In brief

Kompolnas memungkinkan siapa pun menjadi ketua sidang etik Listyo Sigit jika sesuai Perpol. Kompolnas mengizinkan siapa pun menjadi ketua majelis sidang Komisi Kode Etik Polri selama tidak melanggar Perpol. Originally reported by nasional.

Kompolnas buka suara tentang ketua majelis sidang KKEP

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengonfirmasi siapa pun bisa ditunjuk menjadi ketua majelis sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang mengadili mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Perpol Nomor 4 Tahun 2026 mengizinkan siapa pun menjadi ketua

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengizinkan siapa pun menjadi ketua selama…

Pasal 42 Perpol mengubah persyaratan pangkat anggota KKEP

Pasal 42 Perpol mengubah persyaratan pangkat anggota KKEP

Pasal 42 ayat (3) Perpol Nomor 4 Tahun 2026 memungkinkan anggota KKEP memiliki pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.

Kompolnas menyerahkan penentuan ke Mabes Polri

Komisioner Kompolnas Choirul Anam menyerahkan penentuan ketua dan anggota majelis sidang kepada Mabes Polri dan meminta semua pihak menghormati mekanisme yang berlaku.

KKEP mengadili mantan Kapolri Listyo Sigit

Ketentuan baru Perpol Nomor 4 Tahun 2026 diterbitkan menjelang pelaksanaan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dua tersangka menjalani sidang kode etik

Dua dari empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam sidang kode etik.

At a glance

Kompolnas mengizinkan siapa pun menjadi ketua majelis sidang Komisi Kode Etik Polri selama tidak melanggar Perpol.

Read the original on nasional

Read the TL;DR — this story on one card.

How we make summaries

React

Sign in to react and comment.

Comments (0)

Life is short. Keep it sweet. Respect others' opinions and be kind!

    Recommended next

    More decks on kompolnas and related topics.