PDIP Desak Penyadapan Wajib Lewat Pengadilan

PDIP Menuntut Penyadapan Presiden

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto meminta mekanisme penyadapan harus melalui proses pengadilan dan transparan.

“Penyadapan harus dilakukan dengan suatu mekanisme yang sangat ketat melalui persetujuan dari pengadilan dan ada diawali dengan proses penyelidikan terlebih dahulu”

Penyadapan Terhadap Presiden Prabowo

Hasto menyoroti upaya penyadapan oleh jenderal polisi terhadap Presiden Prabowo Subianto dan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

MK Nomor 90 Tahun 2023

Hasto menyebut Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 sebagai pemicu penyalahgunaan kekuasaan dan penyadapan terhadap kelompok kritis.

PDIP Menyatakan Pelanggaran HAM

PDIP menyatakan aksi penyadapan bukan hanya penyalahgunaan kewenangan, melainkan pelanggaran HAM serius dan kejahatan terhadap negara.

“Bagaimana penyadapan bukan sekadar penyalahgunaan kewenangan, tetapi di dalamnya merupakan suatu pelanggaran HAM yang sangat serius, bahkan suatu kejahatan terhadap negara dan juga terhadap rakyat”

PDIP Menyebut Penyadapan sebagai Pembungkaman

PDIP menyatakan penyadapan digunakan sebagai alat pembungkaman terhadap kelompok kritis, termasuk partai mereka sendiri.

“Jadi setelah putusan MK Nomor 90 Tahun 2023, berbagai upaya penyalahgunaan kekuasaan termasuk munculnya parcok itu juga disertai dengan berbagai bentuk penyadapan yang digunakan sebagai senjata untuk meredam mereka-mereka yang bersikap kritis”

Hasto Menyebut Penyadapan Terhadap Pemilu 2024

Hasto mengungkap tekanan dari Kapolri Listyo Sigit terhadap dirinya setelah bersikap kritis terhadap Pemilu 2024.

“Dan mengapa mereka bisa melakukan tekanan-tekanan? Karena mereka juga ternyata melakukan fungsi-fungsi penyadapan secara ilegal”

PDIP Menuntut Tindakan Makar

PDIP menilai penyadapan terhadap kepala negara merupakan tindakan makar yang tidak boleh ditolerir.

“Tetapi bagi PDI Perjuangan, ketika Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan saja itu juga dilakukan penyadapan, maka ini nyata-nyata merupakan suatu tindakan makar yang tidak boleh ditolerir”