Kasus Listyo Sigit Cs Sadap Prabowo, Pemerintah dan DPR Didorong Bentuk UU Anti-Spionase

Dugaan Penyadapan Ilegal

Ketua PB HMI Bagas Kurniawan mengecam aksi dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah kelompok masyarakat lainnya.

“Saya mengecam setiap bentuk penyadapan ilegal, termasuk yang diduga menyasar Presiden Prabowo”

Pelanggaran Serius

Penggunaan perangkat dan instrumen negara di luar kewenangan hukum merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya mencederai prinsip negara hukum, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Ancaman Demokrasi

Dugaan praktik penyadapan terhadap aktivis dan gerakan masyarakat sipil merupakan persoalan yang lebih luas karena menyangkut masa depan demokrasi Indonesia.

Kerangka Hukum Kuat

Bagas memandang Indonesia membutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat untuk menghadapi ancaman spionase, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

UU Anti-Spionase

Ia mendorong pemerintah dan DPR untuk mulai mempertimbangkan pembentukan Undang-Undang Anti Spionase sebagai bagian dari penguatan sistem keamanan nasional.

Lindungi Rahasia Negara

Keberadaan UU Anti-Spionase tidak hanya penting untuk melindungi klasifikasi rahasia negara, tetapi juga untuk memperkuat kemampuan negara dalam menghadapi infiltrasi intelijen asing, pencurian informasi strategis, serta aktivitas spionase yang dapat mengancam kedaulatan nasional.

Demokrasi dan Keamanan

Bagas menegaskan, keamanan nasional dan demokrasi bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya justru harus berjalan beriringan melalui institusi negara yang kuat, profesional, transparan, dan akuntabel.

Konsensus

Negara harus kuat menghadapi ancaman spionase, tetapi juga harus mampu menjamin kebebasan rakyatnya. Keamanan nasional tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan demokrasi.